SOLO, solotrust.com - Sejumlah pemilik pangkalan gas di Solo mendatangi Kantor Dinas Perdagangan Solo, Selasa (09/01/2024). Mereka menyampaikan protes dan keluh kesahnya atas aturan pembelian LPG tiga kilogram dengan data masyarakat teregistrasi yang berlaku mulai 2024.

Menurut salah satu pemilik pangkalan gas di Nusukan, Solo, Heru Purwanto, pedagang mengeluh dengan proses berbelit-belit saat melayani pembelian gas melon. Dalam hal ini mulai dari proses registrasi pembeli menggunakan KTP dan kartu keluarga (KK) hingga melakukan cross check dengan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara satu-per satu.

Pedagang juga mengeluh karena harus melakukan input data setiap hari di aplikasi.

"Kami diberikan beban membuat laporan setiap hari, terus pakai aplikasi. Ya kalau punya handphone, kalau nggak punya handphone Android kan harus beli, itukan modal juga. Belum pulsanya, jadi pangkalan terbebankan seperti itu," papar Heru Purwanto.

Pihaknya mengaku para pedagang kewalahan bila harus melakukan pendataan pembeli setiap hari.

"Akhirnya banyak terjadi data yang dimasukkan tidak faktual, misalnya yang beli siapa, yang didata siapa, terserah sing penting didata," lanjut Heru Purwanto.

Belum lagi, para pedagang kerap mendapatkan protes dari masyarakat karena sosialisasi tidak masif dilakukan oleh pembuat aturan dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau pun dinas terkait. Menurutnya, sosialisasi hanya dibebankan kepada agen atau penjual gas.  

Heru Purwanto juga mengeluhkan aturan konsumsi gas subsidi bagi para pembeli dinilai sebagai aturan karet. Sebagai informasi, gas melon bersubsidi hanya ditujukan untuk masyarakat terdata dan terdaftar saja, seperti ibu rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani. Kendati demikian dalam pelaksanaannya, tak hanya masyarakat miskin saja yang terdaftar di P3KE dan DTKS.

Di lain kasus, Heru Purwanto menyebutkan pembatasan konsumsi gas melon kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta rumah tangga, menurutnya juga tak tepat. Kebutuhan masyarakat jauh lebih banyak bila dibandingan batas konsumsi maksimal yang ditentukan.

"Terus kemudian persyaratannya harus dengan KTP. Kalau rumah tangga kan satu, kalau UMKM kan bisa dua. Kategori dalam satu bulan kan harus sepuluh. Ini tidak masuk logika, khususnya UMKM, sedangkan masyarakat UMKM itu tidak cukup untuk dua per hari, rata-rata bisa empat sampai lima," jelasnya.

Aturan pembatasan itu juga bisa dilanggar para pembeli yang bisa melakukan pembelian gas melon di agen-agen lain. Atas hal ini, Heru Purwanto dan para pedagang menyarankan aturan subsidi bagi masyarakat miskin dicabut.

"Ya untuk itu saya juga masih rancu karena habis beli tempat saya, dia juga bisa beli tempat lain. Jadi kalau kita lihat konteks aturannya, misal harus seminggu sekali, bisa jadi satu untuk pangkalan. Aturannya kan harusnya nggak gitu," tegas Heru Purwanto.

"Ya bagaimana, namanya subsidi tepat itu. Ya sekarang daripada ribet, subsidinya dicabut (saja), atau subsidi bisa diberikan dengan cara lain kepada rakyat yang membutuhkan," tukasnya. (add)

(and_)